Kiat Melindungi Anak dari Kejahatan Dunia Maya

Perkembangan teknologi informasi (baca : internet) yang sudah sedemikian pesatnya sulit sekali dibendung. Setiap detik...

Kiat Menjaga Otak Tetap Cemerlang

Otak merupakan bagian tubuh yang paling penting, berisi beragam pusat yang mengatur tubuh. Seperti halnya kita manusia, otak pun...

Tips Menghindari Mata Lelah di Depan Komputer

Bermain di depan komputer memang sangat menyenangkan. Ada orang yang berjam-jam di depan monitor ketika bekerja seperti...

Tips Berinternet Sehat Bagi Remaja

Dalam beberapa hari terakhir isu Internet dan jejaring sosialnya membetot pro-kontra. Beberapa remaja putri dikabarkan hilang...

Syarat dan Ciri Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan merupakan rangkaian aktivitas akal manusia yang disusun secara sistematis. Setiap ilmu pengetahuan selalu...

Selasa, 10 Desember 2013

Bentuk-bentuk Negara dan Kenegaraan

Untuk mengenal suatu Negara atau bentuk suatu Negara, tidak bias lepas dari sejarahnya, baik dalam hal bentuk negaranya maupun bentuk kenegaraannya itu sendiri.

1. Negara Serikat
Negara Serikat sering kita sebut konfederasi, yaitu perserikatan beberapa Negara yang merdeka dan berdaulat penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Negara Serikat biasanya dibentuk untuk suatu kerjasama, misalnya pertahanan bersama. Negara-negara yang tergabung dalam suatu konfederasi tersebut tetap merdeka dan berdaulat penuh. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa konfederasi bukanlah suatu bentuk Negara, melainkan sebuah kerjasama saja.


2. Koloni
Suatu Negara yang dikuasai sepenuhnya secara fisik oleh Negara lain, biasanya disebut Negara jajahan. Jadi, Negara jajahan (koloni) ialah Negara yang pemerintahannya dikuasai oleh pemerintahan Negara lain.
Koloni atau Negara jajahan sebenarnya merupakan suatu bentuk kenegaraan yang dalam hubungannya dengan Negara lain hanya berupa suatu daerah yang memberikan keuntungan kepada Negara penjajah. Koloni tidak mempunyai hak-hak dan nasibnya bergantung kepada Negara penjajah. Contoh Koloni, misalnya Tunisia, Maroko (jajahan Prancis), Malaysia dan Hongkong (jajahan Inggris). Sekarang Negara-negara tersebut sudah merdeka penuh.

3. Perwalian (Trustee)
Daerah perwalian adalah daerah-daerah yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa Negara di bawah pengawasan Trusteeship Council (Dewan Perwalian) PBB. Bentuk kenegaraan seperti ini merupakan hasil dari Konferensi San Fransisco pada Oktober 1945. Contoh daerah perwalian adalah Papua Nugini, bekas jajahan Inggris yang berada di bawah perwalian PBB sampai 1975.

4. Dominion
Bentuk kenegaraan dominion hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Mula-mula dominion merupakan daerah jajahn Inggris yang telah merdeka dan tergabung dalam The British Commonwealth of Nation.
Negara-negara dominion berhak dan bebas mengurus masalah politk dalam dan luar negerinya sendiri. Ketentuan tentang Negara dominion ini terdapat dalam pernyataan Inferial Conference pada 1926 dan dalam Statue of Westminster pada 1931. Hasil pernyataan pada 1931 inilah yang dijadikan dasar Negara-negara gabungan. Dari hasil keputusan tadi, setiap Negara (dominion) boleh menyimpang dari undang-undang yang dibuat oleh Inggris. Contoh-contoh Negara dominion, antara lain Afrika Selatan, Australia, Kanada, Pakistan, dan Selandia Baru.

5. Uni
Uni adalah gabungan dari beberapa Negara yang dikepalai oleh seorang raja. Dalam ketatanegaraan dikenal dua macam uni, yaitu sebagai berikut.

a. Uni Riil
Suatu Negara disebut uni riil apabila Negara yang tergabung di dalamnya mengurus hubungan dengan Negara luar melalui badan milik bersama. Uni riil ada apabila Negara yang tergabung mengakui seseorang sebagai kepala Negara yang akan mengepalai Negara uni tersebut.

b. Uni Personil
Uni personil terjadi apabila dua Negara mempunyai seorang raja yang merangkap sebagai kepala Negara, tetapi semua urusan dalam negeri maupun luar negeri diatur oleh setiap Negara peserta. Negara-negara yang menjadi anggota uni personil tetap merdeka dan mempunyai ketatanegaraan sendiri. Negara uni personil berakhir karena Negara-negara tersebut mengubah ketentuan tentang penggantian raja. Contoh Negara uni personil adalah Inggris-Spanyol (1603-1707), Inggris-Hannover (1714-1837), dan Nederland-Luxemburg (1839-1890).

6. Protektorat
Protektorat ialah suatu Negara yang ada di bawah perlindungan Negara lain yang dianggap lebih kuat. Biasanya, hubungan luar negeri dan pertahanannya diserahkan kepada Negara pelindung. Hubungan antara protektorat dan Negara pelindungnya diatur dalam suatu perjanjian. Pada hakikatnya Negara protektorat tidak dianggap sebagai Negara yang merdeka. Negara protektorat disebut juga Negara Vazal. Wilayah-wilayah protektorat tidak memiliki keseragaman. Hal ini bergantung pada syarat-syarat khusus dari traktat/perjanjian tentang perlindungan tersebut dan kondisi-kondisi yang siperlukan untuk diakuinya protektorat tersebut oleh Negara ketiga yang menjadikannya sebagai dasar adanya perjanjian perlindungan. Contoh Negara protektorat yaitu Kerajaan Monaco (protektorat Prancis), Tibet (Protektorat Tiongkok), dan Kesultanan Zanzibar (protektorat Inggris).

7. Mandate
Sistem Mandate lahir dari hasil Perjanjian Versailles pada Juni 1918. Daerah Mandate merupakan daerah bekas jajahan dari Negara yang kalah perang pada Perand Dunia I, dan yang menjadi wali adalah Negara yang menang perang. Daerah mandate berada di bawah suatu Negara yang menang perang dengan pengawasan komisi mandate dari League of Nation (Liga Bangsa-Bangsa). Mandataris mempunyai tugas menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat daerah mandate. Selain itu, mandataris harus melaporkan keadaan daerah mandatnya kepada LBB.

Kedudukan daerah mandate dapat lenyap apabila daerah tersebut sudah mampu menyelenggarakan kewajiban-kewajibannya sebagai Negara dan diakui sebagai Negara. Contoh daerah bekas Mandate yang sudah menjadi Negara adalah Irak dan Palestina (bekas Mandate Prancis).

Senin, 04 November 2013

Hakikat dan Pengertian Bangsa

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis artinya sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur rohani dan jasmani, serta tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan juwa dan raga. Manusia diberi potensi dan kemampuan (akal, pikiran, dan perasaan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Disadari atau tidak, setiap manusia senantiasa berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya untuk memenuhi hakikat individualitasnya.

Selain sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk sosial. Artinya manusia menurut kodratnya harus hidup bermasyarakat. Seorang ahli filsafat dari Yunani Purba, Aristoteles (384-322 SM), mengungkapkan bahwa manusia adalah Zoon Politikon (makhluk yang selalu bermasyarakat). Ciri utama makhluk sosial yaitu hidup berbudaya. Dengan kata lain, hidup menggunakan akal budi dalam suatu system nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya meliputi filsafat yang terdiri atas pandangn hidup, politik, ilmu, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.


Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melaui hak dan kewajibannya. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dengan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karna itu, harkat dan martabat setiap individu harus diakui secara penuh untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Hakikat Bangsa
Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia perlu diberi kebebasan baik kebebasan asasi maupun kebebasan sosial. Kebebasan asasi adalah ungkapan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mampu melakukan pilihanya sendiri serta menentukan sifat dan pendirianya sendiri. Adapun kebebasan sosial adalah kebebasan yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan hubungannya dengan manusia lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia dituntut mampu hidup bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk bekerja sama, tolong-menolong, saling menghormati, dan saling memberikan kesempatan pada orang lain. Dalam peranan ganda inilah, manusia dituntut untuk mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan diwajibkan untuk tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, manusia diwajibkan mau dan mampu mengendalikan dirinya masing-masing. Banyak kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di antaranya manusia dituntut untuk melakukan hal-hal berikut ini:
  1. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling mencintai antara sesama manusia.
  2. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
  3. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  4. Menghormati hak-hak orang lain.
  5. Tidak boros.
  6. Menghargai hasil karya orang lain.
Perilaku-perilaku tersebut merupakan cerminan pengandalian diri yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karma itu, setiap manusia dipacu untuk giat memenuhi kebutuhan pribadinya dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut. Dengan demikian, setiap manusia hendaknya sadar bahwa di samping dirinya, masih ada orang lain yang memiliki hak yang sama sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, diharapkan tidak terjadi benturan, bahkan harus dapat saling mengendalikan dir. Jika manusia tidak mau dan tidak mampu mengendalikan diri, kehidupan ini akan menjadi kacau dan menciptakan masyarakat yang anarkis.

Bangsa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama dalam kehidupan didasarkan pada persamaan ras, sejarah, dan wilayah. Adapun negara adalah alat dari manusia dan bangsa itu sendiri yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan manusia di dalamnya.
Manusia merupakan objek dan subjek dari kekuasaan, yaitu sebagai pihak yang memberi perintah dan yang diperintah.

Pengertian Bangsa
Masyarakat merupakan persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubungan antara individu yang berbeda-beda tingkatannya.
Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, dan negara. Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat, yaitu sebagai berikut :
  1. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, perkumpulan keluarga, suami-istri (gemeinschaft)
  2. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan sosial, perkumpulan kesenian, dan olahraga (gezelschaft).
  3. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan pandangan hidup atau ideologi, partai politik, perkumpulan agama, bangsa, dan negara.
Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki hal-hal berikut.
  • Cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan
  • Perasaan senasib dan sepenanggungan
  • Karakter yang sama
  • Adat istiadat / budaya yang sama
  • Satu kesatuan wilayah
  • Teroganisir dalam satu wilayah hukum
Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh Ben Anderson, dapat ditelaah lebih lanjut mengenai proses dan unsur-unsur pembentuknya. Menurut pengamatan Ben Anderson, ilmuwan politik dari Universitas Cornel, menyebutkan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Mengapa dikatakan sebagai komunitas polotik yang dibayangkan? Karena suatu bangsa yang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak kenal satu sama lain. Begitu pula dengan bangsa yang besar sekalipun, yang jumlah anggota atau penduduknya hingga ratusan jiwa, mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan dan wewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat, merupakan wewenang kenegaraan yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut.

a. Faktor pembentukan bangsa menurut dasar identitas
  1. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.
  2. Sakral, yaitu kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat yang menimbulkan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara.
  3. Tokoh. Tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.
  4. Sejarah. Sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan sepenanggungan).
  5. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai perbedaan.
  6. Perkembangan Ekonomi. Perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lain.
  7. Kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat.
b. Faktor pembentuk bangsa menurut segi organisasi
  1. Negara sebagai organisasi kekuasaan
  2. Negara sebagai organisasi politik
  3. Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan
  4. Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat

Rabu, 16 Oktober 2013

Periodisasi Sejarah

Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Periodisasi atau pembagian babakan waktu merupakan inti cerita sejarah.
Mengetahui pembabakan waktu sejarah akan bermanfaat bukan saja bagi penulis sejarah akan tetapi juga bagi para pembaca/penggemar cerita sejarah apalagi bagi para siswa yang belajar ilmu sejarah. Cerita sejarah yang ditulis para sejarawan dengan menempatkan skenario peristiwa sejarah dalam setting babakan waktu, akan sangat memudahkan serta menarik para pembaca atau siswa untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis.


Adapun tujuan dari pembabakan waktu adalah sebagai berikut.
1) Melakukan penyederhanaan
Gerak pikiran dalam usaha mengerti ialah melakukan penyederhanaan. Begitu banyaknya peristiwa-peristiwa sejarah yang beraneka ragam disusun menjadi sederhana, sehingga mendapatkan ikhtisar yang mudah dimengerti.

2) Memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah
Klasifikasi dalam ilmu alam meletakkan dasar pembagian jenis, golongan suku, bangsa, dan seterusnya. Klasifikasi dalam ilmu sejarah meletakkan dasar babakan waktu. Masa lalu yang tidak terbatas peristiwa dan  waktunya dipastikan isi, bentuk, dan waktunya menjadi bagian-bagian babakan waktu.

3) Mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis
Menguraikan peristiwa sejarah secara kronologis akan memudahkan pemecahan suatu masalah. Ahli kronologi menerangkan pelbagai tarikh, atau sistem pemenggalan yang telah dipakai dipelbagai tempat dan waktu, memungkinkan kita untuk menerjemahkan pemenggalan dari satu tarikh ke tarikh yang lain.

4) Memudahkan pengertian
Gambaran peristiwa-peristiwa masa lampau yang sedemikian banyak itu dikelompok-kelompokkan, disederhanakan, dan diikhtisarkan menjadi satu tatanan (orde), sehingga memudahkan pengertian.

5) Untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan
Semua peristiwa masa lampau itu setelah dikelompokkan antara motivasi dan pengaruh peristiwa itu kemudian disusun secara sistematis. Jadi, tujuan diadakannya periodisasi ialah untuk mengadakan tinjauan menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa dan saling hubungannya dengan berbagai aspeknya. Pelaksanaan periodisasi yang paling mudah ialah dengan pembabakan yang disusun berdasarkan urutan abad. Akan tetapi, periodisasi yang demikian mempunyai kelemahan tidak mengungkapkan corak yang khas zaman-zaman yang ditinjau.

Semua kejadian atau peristiwa selama 100 tahun dikumpulkan menjadi satu himpunan cerita, maka tampaklah cerita-cerita sejarah tersusun menurut abad. Inti deretan itu adalah tahun 0 (teoritis) yang membagi  dua deretan tersebut, seperti dalam contoh berikut.
7 !6 !5 ! 4 ! 3 !2 !1 ! 0 ! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10

Ada juga periodisasi berdasarkan zaman (Sejarah Eropa):
I. Zaman Kuno : 476 AD.
II. Zaman Pertengahan : 476 – 1453 AD
III. Zaman Baru : 1453 – 1789
IV. Zaman Terbaru : 1789 – ……..

Selanjutnya ada perbaikan sehingga muncul periodisasi sebagai berikut.
1) Pre-history (Pra Sejarah)
2) Proto History (Mula Sejarah)
3) Ancient History (Sejarah Kuno)
4) Middle Age (Zaman Pertengahan)
5) The Early Modern Period (Permulaan Zaman Modern)
6) The Nineteenth (Abad ke – 19)
7) Two World War and The Inter World Period (Dua Perang dan Masa antara dua Perang Dunia)
8) The Post War Period (Masa Sesudah Perang)

Periodisasi juga dapat dibuat menurut urutan pergantian dinasti-dinasti.  Sejarah Mesir Kuno dan Cina Kuno misalnya, adalah contoh periodisasi yang lazim digunakan; demikian juga sejarah Jawa.
Contoh Periodisasi Sejarah Cina:
1) Dinasti Shang : 1450 -1050 SM
2) Dinasti Chou : 1050 -247 SM
3) Dinasti Chin : 256 – 207 SM
4) Dinasti Han : 206 SM – 220 M
5) Dinasti Sui : 580 – 618 M
6) Dinasi Tang : 618 – 906 M
7) Dinasti Mongol : 1280 – 1369 M
8) Dinasti Ming : 1368 – 1644 M
9) Dinasti Manchu : 1644 – 1911 M
10) Republik : 1911 – ………….

Adapun tokoh-tokoh Indonesia yang menyampaikan periodisasi Sejarah di Indonesia yaitu:
1. H.J. de Graaf,
2. Moh. Yamin.

Sebenarnya masih banyak lagi contoh periodisasi yang dibuat oleh tokoh-tokoh sejarah. Satu hal yang perlu diperhatikan dan dipahami bahwa dalam periodisasi terdapat banyak unsur/faktor yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menyusun pembagian waktu, seperti: faktor geografis, kronologis, keluarga/ dinasti, perjuangan manusia, ekonomi, teori evolusi dan sebagainya.

Rabu, 02 Oktober 2013

Pengertian dan Hakikat Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara Indonesia dalam sejarah berdirinya memiliki ciri khas yaitu mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu Negara modern. Nilai-nilai tersebut berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sastem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upaya membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut suatu Negara, maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pendangan hidup yang telah dimiliknya yaitu Pancasila.


Istilah Negara sudah digunakan sejak zaman dahulu, misalnya pada zaman Yunani Kuno. Aristoteles (384-322 SM) dalam buku Politica sudah mulai merumuskan pengertian Negara. Saat itu, istilah polis diartikan sebagai Negara kota (city state) yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga Negara dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga keamanan sari serangan musuh. Selain itu, Plato (guru Aristoteles) melihat bahwa Negara timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan mendorong mereka untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan. Contoh bentuk polis adalah Sparta dan  Athena yang pada saat itu sudah mengenal pemerintahan dengan system demokrasi langsung.

Secara etimologis, istilah “Negara” berasal dari terjemahan bahasa asing, yaitu staat (Belanda dan Jerman) dan state (Inggris). Kata staat maupun stateberasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat bersiri, atau menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjuk pada tegak dan tetap. Sementara itu, Nicholo Machiavelli memperkenalkan istilah la stato dalam buku II Principe. Ia mengartikan Negara sebagai kekuasaan yang mengajarkan bagaimana raja memerintah dengan sebaik-baiknya.

Kata “Negara” yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu nagari atau nagara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Nama-nama yang memakai kata Negara biasanya hanya khusus untuk kepala Negara atau orang-orang tertentu yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. Hal ini sudah dipraktikan pada masa Kerajaan Majapahit abad XIV., seperti telah tertulis dalam buku “Nagara Kartagama” karangan Mpu Prapanca (1365). Dalam buku tersebut, dijelaskan tentang pemerintahan Majapahit yang menghormati unsure musyawarah. Di samping itu, dijelaskan pula hubungan antara Majapahit dan Negara-negara tetangga serta hubungan antardaerah dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa Negara merupakan:
  • Organisasi kekuasaan yang teratur.
  • Organisasi yang mempunyai kekuasaan yang memaksa dan memonopoli.
  • Suatu organisasi untuk mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat.
  • Persekutuan yang mempunyai wilayah tertentu dan dilengkapi dengan alat perlengkapan Negara.
Selain itu, pengertian negara di atas dapat disimpulkan pula bahwa banyak pendapat dari para ahli di bidang ilmu negara menurut sudut pandang mereka masing-masing.
Hal ini dapat kita lihat antara lain ;
  1. Aristoteles, negara (Polis) diartikan sebagai suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya
  2. Jean Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari berbagai keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh atau dari suatu lembaga yang berdaulat.
  3. Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa
  4. Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.
  5. George Jellineck, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
  6. Mr. Krenenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
  7. Prof. Miriam Budiardjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
Asal Mula Terjadinya Negara
Terjadinya negara dapat ditinjau dari dua cara yaitu :
1. Menurut proses pertumbuhan
2. Menurut teori terjadinya

Menurut proses pertumbuhannya ( secara sosiologis ) negara terjadi melalui proses yakni dari rumah tangga berkembang menjadi keluarga berkembang menjadi suku, berkembang menjadi bangsa dan kemudian terbentuklah bangsa

Hal ini dapat digambarkan sbb:
Keluarga è suku è kerajaan è negara nasional è negara demokrasi
Menurut teori terjadinya, ada beberapa teori terjadinya negara ;
1) Teori Ketuhanan (Teokrasi)
2) Teori Perjanjian (Perjanjian Masyarakat)
3) Teori Kekuasaan

Menurut Teori Ketuhanan, terjadinya negara karena kehendak Tuhan, Ini dicantumkan dalam UUD negaranya dengan kata-kata seperti “ Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atau By The Grace Of God. Penganjur teori ini al : Agustinus, FJ. Stahl, Thomas Aquinas, Hegel dll

Menurut Teori Perjanjian, terjadinya negara karena adanya perjanjian sekelompok manusia ( masyarakat ) yang tadinya hidup sendiri-sendiri. Pengajur teori ini al : Thomas Hobbes, John Locke, JJ. Roussseau, Plato, Aristoteles.

Menurut Teori Kekuasaan, terjadinya negara karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Penganjur teori ini al : Karl Marx, HJ. Laski, Oppenheimer, Leon Duguit, dll
Teori-teori ini ada benarnya dan banyak kelemahannya, kemudian timbul pendapat bahwa terjadinya negara karena kenyataan yang nyata, bahwa terjadinya negara karena hal berikut :
  1. Terjadinya negara karena suatu daerah belum ada yang menguasai, diduduki suatu bangsa tertentu. Misalnya Liberia (1847) yang dikenal dengan istilah Accupatie
  2. Terjadinya negara karena suatu daerah yang tadinya termasuk daerah suatu negara,melepaskan diri dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara. Misalnya Belgia (1839), Bangladesh (1971), Timor Timur (1999), yang dikenal dengan istilah Separatis
  3. Terjadinya negara karena suatu daerah yang tadinya merupakan tanah jajahan dari negara lain, lantas menyatakan kemerdekaannya. Misalnya Indonesia (1945), yang dikenal dengan istilah Proclamation
  4. Terjadinya negara karena beberapa negara mengadakan peleburan dan menjadi satu negara baru. Misalnya Jerman (1990) yang dikenal dengan istilah fusi
  5. Terjadinya negara karena satu negara lenyap lantas berdiri negara baru atas daerah tersebut. Misalnya : Venezuela, Rusia, Lithuania, Bosnia, yang dikenal dengan istilah Innovation
  6.  Terjadinya negara karena pencaplokan ke suatu wilayah negara lain. Misalnya Israel (1967), yang dikenal dengan istilah Anexatie
  7. Terjadinya negara karena penaikan lumpur sungai. Misalnya Mesir yang dikenal dengan istilah Acessie
  8. Terjadinya negara karena penyerahan dari negara lain berdasarkan suatu perjanjian. Misalnya : Wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Australia kepada Prusia (Jerman) karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang.
Pentingnya Pengakuan suatu Negara dari Negara Lain
Pengakuan dari negara lain sangat penting walaupun hanya sebagai unsure deklaratif,karena untuk syarat mengadakan hubungan internasional.

Suatu negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena faktor-faktor sebagai berikut :
  1. Faktor Internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungannya baik yang timbul dari dalam yang berupa kudeta maupun intervensi dari negara lain
  2. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri
Bentuk-bentuk pengakuan dari negara lain meliputi dua macam
  1. Pengakuan secara de facto, pengakuan bahwa secara fisik di sebuah wilayah telah berdiri sebuah negara, pengakuan de facto diberikanjika suatu negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif atau unsure pokok dan juga telah menjunjukkan diri menjadi pemerintahan yang stabil
  2. Pengakuan secara de jure, merupakan pernyataan resmi menurut hukum tentang berdirinya sebuah negara. Pengakuan ini bersifat tetap dan seluas-luasnya.

Selasa, 24 September 2013

Teori Terbentuknya Suatu Negara

Sifat-Sifat Khusus Negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai berikut :

- Sifat memaksa
Agar kehidupan berjalan secara tertib dan aman berdasarkan peraturan yang berlaku. Negara mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan peraturan kepada seluruh lapisan masyarakat.

- Sifat monopoli
Negara mempunyai hak monopoli dalam menerapkan tujuan bersama dari masyarakat.
- Sifat mencakup semua
Peraturan yang dikeluarkan negara berlaku untuk semua orang yang berada di negara tersebut tanpa kecuali.

Unsur Terbentuknya Negara
Istilah bangsa (nation) memiliki arti sejumlah orang yang dipersatukan karena memiliki persamaan latar belakang sejarah, cita-cita, dan keinginan untuk bernegara. Menurut Ernest renan, bangsa (nation) adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Adapun menurut Otto Bauar, bangsa adalah suatu kesatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.


Berdasarkan pengertian tersebut, bangsa pada hakikatnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
  1. Sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama dan mengikat warga negara menjadi satu kesatuan.
  2. Sekelompok manusia yang mempunyai sejarah hidup bersama sehingga tercipta perasaan senasib dan sepenanggungan.
  3. Sekelompok manusia yang memiliki adat budaya serta kebiasaan yang sama sebagai akibat dari pengalaman hidup bersama.
  4. Sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan merupakan kesatuan wilayah.
  5. Sekelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu pemerintahan dan berdaulat sehingga mereka terkait dalam suatu masyarakat hukum.
Teori Terbentuknya Suatu Negara
Para filosof dan para sarjana sampai saat ini masih mencari jawaban tentang asal mula terjadinya suatu negara. Oleh karenaa itu, untuk memahami asal mula terjadinya ‘negara’ bisa dilihat dari dua fakta, yaitu fakta sejarah dan teoritis. Terjadinya suatu ‘negara’ menurut fakta sejarah adalah bahwa ‘negara’ terjadi berdasarkan peristiwa sejarah. Adapun asal mula terjadinya suatu ‘negara’ secara teoritis adalah bahwa negara terjadi berdasarkan pada pemikiran logis dan bersifat hipotesis.